Jamin Hak Pilih Warga, Bupati Enrekang Perintahkan Disdukcapil Genjot E-KTP

ENREKANG — Bupati Enrekang Muslimin Bando hadir sebagai keynote speaker atau pembicara kunci pada Forum Koordinasi Bersama yang digelar KPU Enrekang. Acara ini berlangsung di Kantor KPU, Senin 22 Mei 2023. 

Forum ini membahas tentang tindak lanjut penyelesaian pemilih status non KTP-Elektronik sebagai upaya menjamin hak pilih warga negara untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Hadir Ketua KPU Haslipa, para komisioner, Kadis Dukcapil Harwan Sawati, pengurus Parpol, dan stakeholder terkait lainnya. Forum dimoderatori oleh komisioner KPU Baharuddin.

Ketua KPU Haslipa menuturkan, pihaknya mendata masih ada 12406 warga yang belum memiliki KTP elektronik. Jika tidak segera mendapat KTP elektronik, mereka terancam tidak bisa memilih pada Pemilu 2024 mendatang. 

Baca juga: Masa Pandemi Perangkat Daerah di Tuntut Punyai Sense Of Crisis yang Tinggi

Sementara, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sisa sebulan lagi. “Jadi dalam 20 hari kedepan, 12 ribu warga ini harus diupayakan segera memiliki KTP elektronik agar bisa menggunakan hak pilih, ” jelas Haslipa.

Pada pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi di Enrekang mencapai 82, 5 persen.
Ini lebih tinggi dari tingkat partisipasi pemilih secara nasional.

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

“Angka ini kita harap tidak berkurang. Malah kita targetkan bertambah mencapai 95 persen, ” harapnya. Karena itu KPU menggelar forum ini.

Dalam arahannya, Bupati memaparkan sejumlah upaya yang bisa ditempuh untuk menuntaskan kendala ini. Bahkan hingga persoalan teknis seperti keterbatasan alat rekam e-KTP di Kecamatan, dibahas bupati. 

Baca juga: Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemprov Sulsel Dipastikan Tidak Ada Calon Titipan

“Kita telah menginstruksikan Kadisdukcapil agar angka 12 ribu lebih tadi bisa berkurang sebanyak-banyaknya hingga 20 hari kedepan, ” kata Bupati MB dihadapan awak media. 

Misalnya, memboyong 3 unit alat yang dimiliki Disdukcapil ke Kecamatan-Kecamatan atau pusat aktifitas warga. Juga menggencarkan sistem jemput bola ke sekolah-sekolah dan desa.

Baca juga: Beri Arahan Kepala Sekolah se Sulsel, Plt Gubernur Sulsel Minta Tingkatkan Mutu Pendidikan

“Apapun opsi yang diambil, kita siap fasilitasi. Saya juga sudah perintahkan camat untuk membantu Disdukcapil. Terutama di Kecamatan yang masih tinggi data non-KTP elektroniknya, ” tegas MB.

Bupati juga mengajak partai turut mensosialisasikan pentingnya ber-KTP elektronik kepada para simpatisan. (*)